permendagri tentang pilkades. 65 Th 2017 Tentang Pemilihan Kepala. permendagri tentang pilkades

2020/No. id : 15 hlm. Hp:. Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 34. Pada peraturan Pemerintah tersebut dalam pasal 46 ketentuan mengenai Pilkades diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan. desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2016 Kewenangan Desa MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Glosarium. Agar setiap orang mengetahuinya. airmerah. Salah satu poin penting dalam aturan itu, yakni terkait dengan penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapannya. com - Pemerintah segera menggelar Pemilihan Kepala Desa ( Pilkades) 2020 pada Desember ini. Berikut kami bagikan Peraturan Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang bisa Anda download secara gratis dalam web ini. Perda Nomor 8. Perangkat Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota. PERMENDAGRI NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 82 TAHUN 2015: 18 Juni 2022 | 6. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor. Perubahan/Penyesuaian Pendanaan Pilkada Menurut Permendagri 41/2020. 3K views • 2 slides Bpd Delian Ea 2K views • 26 slides PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG Strobillus Found 15. 2016. Ditegaskan dalam Satu Naskah Permendagri Tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), bahwa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019, bupati/wali kota membentuk sub kepanitiaan tingkat kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten/kota yang terdiri dari: a) unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu. 4. Jakarta - . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. DASAR PILKADES SERENTAK : 1. 1/833/2009 tanggal. JAKARTA, KOMPAS. 65 TH 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. go. Sk Panitia Pilkades (2) Sk Panitia Pilkades. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Kemendagri Yusharto Huntoyungo, di Jakarta, Selasa, 8 Juni 2021. Untuk lebih jelasnya dan lengkap mengenai prosedur/tata cara/mekanisme penyusunan APBDes dan perubahan-nya, Anda dapat mempelajari muatan/isi yang terdapat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang diubah atau dihapus, diantaranya sebagai berikut: Ketentuan huruf g Pasal 21 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: kumpulan peraturan perundang-undangan tentang desa: 10 maret 2022 | 478 kali: permendagri nomor 119 tahun 2019 mengenai iuran jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa : 09 februari 2023 | 204 kali: tp pkk desa kunjungi posyandu tingkat rw untuk tingkatkan kesehatan masyarakat: 14 november 2022 | 18. Jadi begini. Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri 72 tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112 tahun 2O14 tentang Pemilihan Kepala Desa ditetapkan. 5. Strobillus Found Follow. Mendagri menambahkan, Kemendagri mengeluarkan revisi. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BEKASI 1. Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 3. Aturan mengenai Pilkades serentak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades. Peraturan Perundang-undangan. Ditjen Bina Pemdes Evaluasi Pilkades 2021 dan Persiapan Pilkades 2022. 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pilkades, Dirjen Bina Pemerintah Desa, Nata Irawan, SH, MSi menyampaikan beberapa poin diantaranya yaitu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa perlu melakukan penegakan protokol. 2. panitia pemilihan kepala desa (ppkd) terdiri dari unsur perangkat desa, lkd dan tokoh masyarakat f. PERDA-5-TAHUN-2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Dalam Permendagri No 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), juga terdapat sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan. com - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) Bahtiar memprediksi, persiapan Pemilu 2024 akan berlangsung mulai tahun depan tepatnya sekitar Juli atau Agustus 2022. Dan secara lebih rinci tentang tugas panitia pemilihan pilkades mengacu kepada Perbub/Perwal Kota masing-masing. Terima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: Surat Mendagri tentang Penundaan Pilkades. 4K views•16 slides. Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan & Pemberhentian Kepala Desa - Download as a PDF or view online for free. Surat Edaran ini, dikutip dari laman setkab. 4. Doc. desa. atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Oleh karenanya Revisi Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pilkades perlu untuk dilakukan supaya tidak terjadi lagi perkelahian yang menyebabkan kematian warga desa tertentu. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa Pemilihan kepala Desa secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor. Demikian review mengenai DPS, DPTB, dan DPT dalam Pilkades. Semoga informasi, penjelasan, dan contoh format dalam artikel ini dapat bermanfaat untuk Anda. Persyaratan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya pada Pasal 3. Nurul Alif Densi (Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat) Dalam struktur pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa dibantu oleh beberapa unsur yang terdiri dari sekretariat desa yang dijabat. 112 thn 2014 Sutardjo ( Mang Ojo ) 9. . • Kamis, 04/08/2022 • 7999. Dasar hukum terkait Pelaksanaan Pilkades antarwaktu. Khususnya Permendagri yang mengatur tentang Pilkades. Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. FORMAT ADMININISTRASI DESA 2020. 07/2015 [download] Permenkeu 247/PMK. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. Pasal 21 permendagri no. Permendagri nomor 112 tahun 2014 - Download as a PDF or view online for free. Download to read offline. 44 Tahun 2015: Unduh 2: Permendagri No. Permendagri nomor 112 tahun 2014. 112 tahun 2014 tentang Pilkades dapat disimpulkan bahwa sengketa Pilkades yang menyangkut “proses pemilihan“ diselesaikan secara mandiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, dimana sifat putusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut bersifat “final dan mengikat“ (final and binding). Perubahan/Penyesuaian Pendanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilgub, Pilbup, maupun Pilwali) tidak lepas dari kebijakan sebelumnya, yakni penundaan jadwal/tahapan penyelenggaraan Pilkada sebagaimana tertuang dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pilkades kali ini akan diselenggarakan di 23 kabupaten/kota yang meliputi 1. Peraturan Terbaru tentang Pengangkatan dan Pemberhetian Kades. METADATA PERATURAN. Berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa “Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang”. Selain itu, Tito juga membanggakan perhelatan Pilkades 2021 yang tak. SKRIPSI . PERDA KONKEP NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PILKADES. PERMENDAGRI No. Jangan lupa juga masukan password filenya dengan benar. MusyawarahDesa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu hari ini (25/11) suksesdigelar di 2 desa yaitu Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih dan Desa DonomulyoKecamatan Nanggulan. tentang pilkades disebutkan dalam pasal 31 Nomor 6 Tahun 2014, selanjutnya tata cara pelaksanaan pemilihan kepada desa disebutkan dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Submit Search. BERITA ACARA : Peneltian Persyaratan 6. Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Perubahan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014). Permendagri 72/2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri 112/2014 ; Permendagri 73/2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa . Permendagri 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ditetapkan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Jakarta pada. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2021. Seperti diketahui, Pilkades diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014, yang kemudian diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, serta Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017. Apabila tidak dijelaskan, kebijakan ini akan. Yudhi Aldriand Follow. Tugas Panitia Pilkades 2021. . Ayo kenali dasar hukum pemilu dan pilkada 2024. Kemudian ada 170 kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2023. 15, 2016 • 0 likes • 5,285 views. Mengenai tata cara pemilihan kepala desa tersebut, melalui permendagri (peraturan menteri dalam negeri). SK 01 PPKD BPD. . Permendagri mengenai PILKADES. KETENTUAN PENUTUP. Pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Tangerang sudah menyesuaikan regulasi melalui Peraturan Bupati No 16 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pilkades serentak pada masa pandemi Covid-19 yang di dalamnya telah mengatur mengenai penerapan protokol kesehatan dan pembatasan DPT maksimal 500 orang per TPS. 65, BN. Follow. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa151 KB. Perintah Penundaan Pelaksanaan Pilkades itu tertuang dalam SE bernomor 141/4251/SJ tertanggal 9 Agustus 2021 tentang Penundaan Pelaksanaan Pilkades serentak dan Pemilihan Antar Waktu (PAW) pada masa Pandemi covid19. Bisnis. 07/2015 [lihat] ⇒ Tahun 2016 :. Pasca Pilkades biasanya banyaknya gugatan – gugatan yang di lakukan Cakades yang kalah sehingga harus di siapkan. Sebagaimana pada peraturan lain, pada. . Sejak dilaksanakan Pilkades serentak, tercatat banyak kasus mengenai Pilkades hingga menghadrikan sengketa pilkades. MULIATI. pdf. Artikel. Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2017 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2017 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Ttd Widodo Ekatjahjana. Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222) 9. 4K views • 27 slidesPermendagri No. . 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala DaerahPERMENDAGRI No. lampiran ii permendagri nomor 81 tahun 2015: tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan: unduh: 138: 2015:. Saat ini, kami memang belum masuk ke. 3. Misalnya di bidang regulasi, Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades. Permendagri No. Aturan pilkades tersebut megalami perubahan sebanyak 2 kali yakni Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 yang sebelumnya sudah merubah Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dan nantinya akan ada penyesuaian dengan penerapan protokol kesehatan disaat kondisi pandemi covid-19. Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pilkades diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 1 Desember 2020 Oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Widodo Ekatjahjana. (Foto: setkab. Ruang lingkup yang diatur dalam Permendagri No. Permendagri-No. Permendagri 51 Tahun 2018 tentang Pencabutan Permendagri Bidang Pemerintahan Desa Tahap III. greeting selamat idulfitri 1442 h. Menjadi Permendagri tentang Peraturan Pilkades dalam Satu Naskah. PERMENDAGRI. Download. Jadi, e-voting sudah dilaksanakan dalam Pilkades di 155 desa di tahun 2021," kata Tito dalam rapat kerja (raker) Komisi II DPR, Selasa (5/4/2022). 65 Tahun 2017 tentang Pilkades. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. “Iya, wajib (prokes dan pembatasan jumlah pemilih di tiap TPS, red). Report. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka. Karena itu, izinkan saya membantu memecahkan masalah Anda. Oleh karena itu, Zudan mengimbau agar kasus seperti yang terjadi di Kota Depok tidak terulang kembali, atau terjadi di daerah lainnya. Belum Tersedia. 5/244/SJ dimana proses pemilihan kepala desa disesuaikan dengan masa jabatan periode setiap kepala kampung," ujar Wakil Bupati. tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Adapun Instruksi Mendagri nomor 114/3417/BPD, tanggal 27 Juli 2021 tentang penundaan pelaksanaan Pilkades serentak dan pergantian antar waktu pada masa perpanjangan penerapan PPKM level 4,3,2 dan, 1. Asisten Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Barat. Trantibumlinmas dalam keterlibatannya dalam Pemilu diatur di dalam Pasal 351 ayat (4) UU No. Salah satu poin penting dalam aturan itu, yakni terkait dengan penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapannya. Kementerian Dalam Negeri menjelaskan terbitnya aturan ini adalah bagian dari penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di. Perda no. 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pilkades, Dirjen Bina Pemerintah Desa, Nata Irawan, SH, MSi menyampaikan beberapa poin diantaranya yaitu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas. Mungkin diperlukan adanya peningkatan pengetahuan dari calon kepala desa terhadap aturan terkait perangkat desa atau bahkan perlu adanya peningkatan syarat kompetensi bagi calon kepala desa. Ia juga mengusung tema utama Pilkades, yaitu desa sehat, desa aman, dan mandiri. . Lampiran Permendagri No 20 Tahun 2018. Terima Konsultasi Kadis PMD Tegal, Ditjen Bina Pemdes Minta Selenggarakan Pilkades Sesuai Surat Mendagri. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (diubah dengan PP 47 Tahun 2015); 3. id : 12 hlm. Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih. Untuk mempelajari Permendagri tentang Pilkades dalam Satu Naskah, silakan download selengkapnya dibawah ini. 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. 20. Tentang; Permendagri: 07: 2007: Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Permendagri: 12: 2007: Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan: Permendagri: 52:. -112-Tahun-2014-tentang-Pemilihan-Kepala-Desa. BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Menimbang : a. 4K views. Catatan: 1. PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa: 50111: Permendesa 4/2015 ttg BUM Desa: 16302: Permen Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 Maju: 16085: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017: 11960: Permendagri No. BUPATI BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, Menimbang : a. PP No. 1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015) 1. Dalam Pasal ayat (2) Permendagri 112/2014 tentang Pilkades tersebut disebutkan bahwa : Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. . id -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti. 2. Berikut kami bagikan Peraturan Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang bisa Anda download secara gratis dalam web ini. 3. Kemendagri mengingatkan pelaksanaan Pilkades dilakukan berpedoman pada. PERDA KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG PILKADES E-VOTING. Dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala des a yang berintergritas dan . Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati No 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan. FORMAT ADMININISTRASI DESA 2020. Perbup nomor 26 tentang pilkades 2013 Pakde Wawi 9. id - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merilis Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020 yang berisi revisi beberapa peraturan agar pemilihan kepala desa (pilkades) pada akhir 2020 dan awal 2021 dapat berjalan sesuai protokol. 24 tahun 2016-converted. 1. Sukseskan Pilkades, Kemendagri bantu daerah terapkan langkah strategis. PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA . SK Calon Kakam 2021. Untuk apa? Supaya dokumen yang. bpd ajakkang. Permendagri 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Pada tanggal 4 Mei 2020 lalu, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang. Pilkades Serentak 2023: Apa itu pemilihan kepala desa. com - Sehubungan dengan adanya potensi penyebaran Covid-19 varian Omicron, pemerintah meminta kepada gubemur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih. Lalu bagaimana dengan status dan.